Berbagi Untuk Kebersamaan: MATERI TAMBAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES

MATERI TAMBAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES

Pemerintah Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama dalam pengelolaan keuangan desa agar menuju tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel maka dikembangkan sistem aplikasi sebagai tool/alat bantu yang salah satunya adalah aplikasi Siskeudes.

1. Prasyarat untuk implementasi Siskeudes

Agar implementasi Siskeudes dapat berjalan dengan lancar sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa maka perlu diupayakan untuk memperhatikan hal-hal berikut :

a. Pembentukan Tim Satgas di tingkat kabupaten (termasuk di tingkat kecamatan) dan klinik desa sehingga diperoleh persepsi yang sama apabila ada perbedaan pemahaman dari pihak desa yang perlu dikonsultasikan / dikoordinasikan.

b. Hal-hal yang belum diatur secara detil pada peraturan di tingkat pusat agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, misal :

· Single account Kas Desa di Bank

· Mekanisme Definitif dan Panjar

· Mekanisme pengelolaan aset/bondho desa yang dikelola sendiri

c. Penetapan Bidang/Kegiatan dan rekening APBDesa harus ditetapkan di tingkat Kabupaten sebelum implementasi Siskeudes di tingkat Pemerintah Desa.

2. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Periode pengelolaan keuangan desa adalah tahunan / tahun anggaran mulai 1 Januari 20xx sampai dengan 31 Desember 20xx

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa secara umum merupakan tahapan atau siklus sebagai berikut :

- Perencanaan;

- Penganggaran;

- Penatausahaan; dan

- Pembukuan / Pelaporan.

Tahapan perencanaan dan penganggaran akan menghasilkan dokumen utama yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahapan penatausahaan dan pembukuan/pelaporan merupakan tahapan realisasi yang akan menghasilkan dokumen utama antara lain yaitu Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) / Neraca Desa.

3. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan seharusnya dilaksanakan sebelum tahun anggaran berkenaan.

Dokumen utama yang dihasilkan ada dua, yaitu :

- RPJMDesa, merupakan dokumen perencanaan untuk periode enam tahun ke depan

- RKPDesa, merupakan dokumen perencanaan tahunan dari hasil musyawarah desa.

4. Tahap Penganggaran

Tahap penganggaran seharusnya dilaksanakan sebelum tahun anggaran berkenaan.

Dokumen utama yang dihasilkan adalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

APBDesa disusun berdasarkan per sumber dana, atas sumber dana yang sama :

· jumlah anggaran penerimaan ≥ jumlah anggaran pengeluaran ; atau

· jumlah anggaran (pendapatan+penerimaan pembiayaan) ≥ jumlah anggaran (belanja+pengeluaran pembiayaan)

sehingga terkait silpa akhir tahun juga diperoleh jumlah per sumber dananya :

· silpa = jumlah realisasi penerimaan - jumlah realisasi pengeluaran ; atau

· silpa = jumlah realisasi (pendapatan+penerimaan pembiayaan) - jumlah realisasi (belanja+pengeluaran pembiayaan)

Sebagai contoh pada saat penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan APBDesa tahun 2016 maka dibedakan menjadi dua kondisi yaitu :

a. APBDesa 2016 yang ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember 2015)

Apabila APBDesa tahun 2016 ditetapkan sebelum tahun anggaran 2015 berakhir berarti belum diperoleh jumlah silpa yang riil sehingga yang dianggarkan adalah jumlah silpa secara perkiraan/estimasi.

b. APBDesa 2016 yang ditetapkan terlambat (setelah 31 Desember 2015)

Apabila APBDesa tahun 2016 ditetapkan terlambat/setelah tahun anggaran 2015 berakhir berarti jumlah silpa yang dianggarkan adalah jumlah silpa riil yang didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas akhir tahun.

Pada Siskeudes penyusunan anggaran dimulai dengan menyusun RAB yang terinci secara sistem akan otomatis dijumlah menjadi APBDesa, dengan demikian pada saat penyusunan anggaran termasuk silpa harus dipisah per sumber dana baik anggaran penerimaan maupun pengeluaran.

Sesuai pasal 33 ayat (1) Permendagri 113/2014 dinyatakan bahwa :

“Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila terjadi : b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan”

Kata dapat berarti silpa tahun sebelumnya tidak harus dianggarkan menunggu perubahan, sehingga apabila sudah dapat diketahui jumlah silpa tersebut pada akhir tahun dan agar dapat segera digunakan pada awal tahun maka dapat segera dilaksanakan dengan syarat sudah dianggarkan juga pada APBDes Awal.

Misal atas sumber dana Dana Desa terdapat silpa tahun 2015 sebesar Rp10.000.000,00 dan alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp500.000.000,00 maka untuk tahun 2016 dianggarkan penerimaan sejumlah Rp510.000.000,00 yang terdiri :

Pendapatan :

· Dana Desa Rp 500.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan :

· Silpa Dana Desa Rp 10.000.000,00

Jumlah Rp 510.000.000,00

Sehingga untuk pengeluaran (belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan) dapat dianggarkan maksimal sejumlah Rp510.000.000,00.

Contoh penyusunan anggaran silpa terdapat di Lampiran 1.

Dalam penyusunan anggaran seharusnya menganggarkan pendapatan bunga dan biaya admin bank dengan jumlah anggaran yang sama dan sumber dananya PADesa (Pendapatan Asli Desa).

Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Asli Desa dengan rekening default-nya 4.1.4.04. Bunga Simpanan Uang di Bank.

Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan rekening default-nya 5.1.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll).

Mulai awal tahun 2018 aplikasi Siskeudes menggunakan rilis terbaru yaitu 1.0.6 yang sudah menghasilkan Laporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 untuk penyerapan Dana Desa Tahun 2018, sehingga ada tambahan menu pada Siskeudes yaitu :

Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Kegiatan => Output Dana Desa

Output Dana Desa hanya diisi untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa.

5. Tahap Penatausahaan

Prinsip-prinsip pengeluaran :

- Tidak boleh ada pengeluaran yang tidak ada/tersedia anggarannya

- Pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran yang tersedia sampai dengan pagu belanjanya.

- Tidak boleh ada dana talangan/hutang, sehingga meskipun sudah dianggarkan namun dananya belum tersedia di Kas Desa tidak boleh dilaksanakan.

- Realisasi/SPJ tidak harus sama dengan anggaran/RAB nya serta tidak harus habis.

Tahap penatausahaan adalah tahap untuk mencatat realisasi APBDesa mulai 1 Januari 20xx s.d. 31 Desember 20xx. Mekanisme penatausahaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerimaan/Pendapatan

Penerimaan atas Pendapatan Desa dapat menggunakan dua mekanisme yaitu:

· Penerimaan Tunai

Penerimaan secara tunai diterima langsung oleh bendahara desa. Oleh bendahara desa harus segera disetor ke rekening kas desa di bank.

· Penerimaan Bank

Penerimaan yang masuk langsung ke rekening kas desa di bank (dana tranfer a.l. DD, ADD, Bagi Hasil, Bankeu dll).

b. Pengeluaran/Belanja

Pengeluaran atas Belanja Desa dapat menggunakan dua mekanisme yaitu:

· Uang Muka / Panjar

Langkah kerja atau urutannya adalah sebagai berikut :

1) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP

2) Pencairan SPP

3) Pelaksana Kegiatan membuat SPJ / Bukti Pengeluaran

Pada mekanisme panjar memungkinkan ada sisa panjar yang harus disetorkan kembali ke Kas Desa.

· Definitif

Langkah kerja atau urutannya adalah sebagai berikut :

1) Pelaksana Kegiatan membuat SPJ / Bukti Pengeluaran

2) Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP

3) Pencairan SPP

Pada mekanisme definitif dipastikan tidak ada sisa karena SPJ/Bukti Pengeluaran sudah dibuat sehingga nilainya sudah pasti/definitif.

Satu SPP yang diajukan atas satu kegiatan, sehingga satu SPP juga didukung dengan satu SPJ.

Sehubungan dengan pencatatan realisasi output Dana Desa yang telah ditetapkan target outputnya pada saat penganggaran maka pada Siskeudes 1.0.6, realisasi outputnya dapat diisi di menu :

Data Entri => Penatausahaan => Output Dana Desa => Fisik DD

6. Tahap Pembukuan / Pelaporan

Pada saat awal tahun anggaran dan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah ditetapkan maka perlu dilakukan pencatatan saldo awal kas desa dan realisasi silpa tahun sebelumnya agar dana tersebut dapat segera digunakan.

a. Saldo awal Kas Desa

Saldo awal Kas Desa terdiri dari saldo kas tunai yang ada di bendahara desa dan saldo Rekening Kas Desa (RKD) yang ada di Bank. Jumlah saldo tersebut harus didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Kas tunai dicatat pada Buku Kas Umum Tunai dan LKMD, sedangkan RKD dicatat pada Buku Pembantu Bank dan LKMD.

Sebagai contoh pada siskeudes dilakukan input pada menu saldo awal sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	150.000
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	350.000
3.1.2.01.	Ekuitas SAL		500.000

Contoh hasil pencatatan saldo awal terdapat di Lampiran 2.

Untuk Mencatat saldo awal aset selain Kas Desa maka dicatat sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
1.1.3.xx.	Persediaan ...	500.000
1.3.1.xx.	Tanah ...	2.500.000
1.3.2.xx.	Peralatan dan Mesin ...	5.000.000
1.3.3.xx.	Gedung dan Bangunan ...	5.000.000
1.3.4.xx.	Jalan, Jaringan dan Instalasi ...	5.000.000
1.3.5.xx.	Aset Tetap Lainnya ...	2.000.000
3.1.1.01.	Ekuitas		20.000.000

b. Realisasi penggunaan silpa tahun sebelumnya

Realisasi penggunaan silpa tahun sebelumnya harus dapat dirinci per sumber dana. Realisasi silpa tersebut bukan merupakan pendapatan, namun dicatat pada kolom realisasi penerimaan pembiayaan dengan jurnal penyesuaian.

Sebagai contoh pada siskeudes dilakukan input pada menu jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
3.1.2.01.	Ekuitas SAL	500.000
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya - ADD		400.000
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya - DD		100.000

Contoh hasil pencatatan silpa tahun sebelumnya terdapat di Lampiran 3.

Catatan !!!

· Saldo awal Kas Desa/Silpa didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Opname Kas) per 31-12-20xx

· Saldo awal persediaan didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan per 31-12-20xx

· Saldo awal aset tetap didukung dengan Buku Inventaris Kantor Desa per 31-12-20xx

7. Hubungan antara Laporan Realisasi APBDesa dan LKMD

Setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disusunlah Laporan Keuangan Desa yang antara lain terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) / Neraca Desa.

Pada kondisi normal (Desa tidak mempunyai Piutang dan Utang) seharusnya jumlah silpa tersebut sama dengan saldo kas desa.

Contoh hubungan antara Laporan Keuangan terdapat di Lampiran 4.

Lampiran 1-2